Padang, Mimbar — Upaya Kemenristekdikti dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya telah dilakukan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB). Di lingkungan Kemenristekdikti ditemukan organisasi di PTN yang masih besar, proporsi dosen yang menjabat struktural relatif lebih gemuk dan menyedot anggaran.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja RB Kemenristekdikti Moch. Wiwin Darwin, Jumat (2/8/2019) dalam Kuliah Umum dihadapan sivitas akademika UNP Padang di Auditorium UNP, Jumat (2/8/2019).
Disebutkan Wiwin, berdasarkan data yang disampaikan sebagai gambaran terjadinya pengemukkan struktural berdampak pada penyedotan anggaran di PTN dapat dilihat seperti di UGM, 41,4 persen dari 1046 dosen terlibat di struktural dan di UI 36,2 persen dari 2257 dosen sementara itu Undip 31 persen 1655 dosen.
Pada sesi kedua tampil Yayat Hendayana, M.Si selaku Manejer Area RB Kemenristekdikti yang membahas Reformasi Birokrasi dan menekankan area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan komunikasi publik.
Menurutnya PT harus melakukan inovasi pelayanan publik. Setiap inovasi pelayanan publik yang diciptakan penyelenggara negara, dalam hal UNP mesti menjawab kebutuhan masyarakat. Kemenristekdikti maupun UNP harus bisa membaca perubahan zaman yang selalu beriringan dengan perubahan kebutuhan publik.
Sebelumnya Rektor UNP yang diwakili Wakil Rektor 1 Prof Yunia Wardi menyebutkan kinerja UNP dalam keterbukaan Informasi publik telah masuk 5 PTN terbaik dalam keterbukaan Informasi publik dan malah kinerja Humas UNP dalam kategori web, mendapat penghargaan terbaik dua dari Kemenristekdikti tahun lalu.
Kuliah umum RB ini selain dihadiri WR1 Prof Yunia Wardi juga dihadir WR2,3 dan WR4, para Dekanserta para pimpinan lainnya juga turut hadir para dosen UNP, yang dirangkai dengan pembukaan perkulihan Semester Juli-Desember 2019. (ms/age)
