Yosmeri : Presiden Bisa Terbitkan Perpu Tunda Tahapan Pilkada sampai 2021

Padang, Mimbar — Pengamat politik Yosmeri menyatakan bahwa Presiden Jokowi bisa menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undangan (Perpu) untuk menunda tahapan pilkada serentak hingga 2021.

Pernyataab Yosmeri itu terkait surat resmi KPU RI no.179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tanggal 21 Maret 2020, yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman,  tentang penundaan tahapan Pilkada 2020, seperti dikutip dari kompas.com. Dalam surat keputusan KPU itu, penundaan hanys dilakukan terhadap empat tahapan pilkada bukan keseluruhan.

Alasan KPU menunda tahapan Pilkada 2020 menyusul perkembangan penyebaran virus corona, Pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dari surat keputusan itu ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Baca Juga:  Donny Moenek "Kuliahi" Banmus DPRD Kalbar Soal Regulasi Daerah, Penganggaran dan Pengawasan Pemda

Keluar surat putusan itu tentu mendatangkan kepuasan kepada Pengamat Politik Sumbar Yosmeri, dari rekam digital sosok ini paling getol membulirkan pikiran meminta tinjau ulang jadwal tahapan Pilkada karena wabah Covid-19 dan alasan kemanusiaan.

Begitu putusan KPU tentang penundaan tahapan Pilkada 2020, Yosmeri mengingatkan jika wabah Covid-19 tidak terkendali apalagi masa tanggap darurat sampai idul fitri, maka Presiden bisa saja terbitkan Perpu tunda Pilkada sampai 2021.

“Presiden bisa menerbitkan Perpu untuk menunda Pilkada ke 2021, itu kalau penanganan covid-19 tidak tuntas, atau wabah semakin tak terkendali, opsi Pilkada 2021 bisa saja ditetapkan lewat Perpu oleh Presiden,” ujar Yosmeri, Minggu 22/3 kepada media di Padang.

Dan jika Pilkada ditunda 2021, maka anggaran  pelaksanaan Pilkada 2020, bisa menambahan cadangan dana tanggap darurat, baik APBN maupun APBD.

Baca Juga:  Politisi Senayan “Keroyok” Kapolda Sumbar

“Karena biaya untuk menekan laju virus corona sangat besar,”ujar Yosmeri.

Sebab punahnya Covid-19 tidak ada yang bisa jamin hari H nya kapan. Saat ini saja kata Yosmeri semua elemen pemerintah dan msyarakat harus konsentrasi bergerak bersama dan beraksi serempak memutus rantai sebaran Covid-19.

“Menghadapi wabah ini konsentrasi negara dan bangsa fokus full, jangan pikirkan agenda lain, apalagi agenda yang beresiko terhadap pencegahan ini. Sampai hari ini saja dunia belum temukan obat anti virus corona,”ujar Yosmeri.

Apalagi Pilkada dimaknai dengan pengerahan massa pendukung untuk merebut kekuasaan.

“Pasti rentan pergesekan dan perpecahan, ini antagonis dengan semangat bersama bersatu bangsa perangi Covid-19. Sudahlah jangan dipaksankan Pilkada harus 2020, nenyelamat nyawa, dan psikis rakyat lebih utama dari agenda Pilkada itu,”ujar Yosmeri.(ms/rls/ald))

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *